PRRI : Sebuah Kisah dari Sumatera

 

PRRI : Sebuah Kisah dari Sumatera 

(Sumber Foto : Tirto.Id)

63 tahun yang lalu 15 Februari 1958, kala itu Indonesia masih berusia 13 tahun negara ini masih remaja sebagai sebuah negara. Negara ini masih tertaih-tatih dalam membangun negerinya setelah memperoleh kedaulatan yang sah dari Belanda pada 1949.  Namun ternyata terjadi satu peristiwa di daerah Sumatera Tengah, sebuah kabinet tandingan dibentuk untuk "mengkoreksi" Pemerintah Pusat di Jakarta, pemerintahan ini memberi nama dirinya " Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia"

    Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah sebuah "Pemerintahan tandingan" yang dibentuk dengan tujuan mengoreksi segala kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah. peristiwa ini juga berkaitan dengan kebijakan "Re-Ra" yang terjadi dalam Kabinet Drs. Muhammad Hatta. Bung Hatta (yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap Menhan) mengeluarkan kebijakan untuk "menyederhanakan" jumlah personel tentara, rasa ketidakpuasan rakyat Sumatera Tengah dengan Pemerintahan di Jawa, mereka merasa bahwa Sumatera Tengah memberikan pemasukan yang besar terhadap Jawa. diperparah kebijakan Presiden Soekarno yang makin dekat dengan kelompok kiri. Hal tersebut menimbulkan banyak pertentangan, dan salah satu suara yang menentang pembentukan itu datang dari Sumatera Tengah, Divisi IX Banteng pimpinan Letkol Ahmad Husein termasuk yang menentang kebijakan tersebut. 

    Cikal Bakal pembentukan PRRI dapat dilacak dari reuni Divisi Banteng yang terjadi pada 20-25 November 1946, mereka merumuskan bahwa diperlukan kebijakan "otonomi daerah" seluas-luasnya kepada Sumatera Tengah agar dapat menggali sumber daya sebanyak-banyaknya. Namun ternyata tuntutan tersebut ditolak dan akhirnya pada 20 desember 1946 dibentuk "Dewan Banteng" yang diprakasai oleh Letkol Ismail Lengah dan diketuai oleh Letkol Ahmad Husein. Hal tersebut diikuti oleh pembentukan "Dewan" lainnya seperti Dewan Gajah di Medan.Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Manguni di Sulawesi, mereka pun bersatu dalam naungan "Dewan Perjuangan" 

Pemerintah Pusat mulai bereaksi, KSAD Bapak A.H Nasution melakukan pemecatan terhadap para "Letkol Pembangkang" hingga akhirnya pada 10 Februari 1958 Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum yang berisi pembubaran kabinet Juanda, bentuk Kabinet baru yang bebas Komunis dan pengembalian Presiden Soekarno sebagai Presiden Soekarno. Pemerintah bereaksi dengan melancarkan Operasi 17 Agustus pada April 1958 yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani 

(Kolonel Ahmad Yani 

Pemimpin Operasi 17 Agustus

Sumber foto : Wikipedia) 

Peristiwa ini Juga menimbulkan dampak trauma sejarah yang cukup besar khususnya bagi masyarakat Minang. eksodus besar-besaran yang terjadi dan perpindahan warga Minang ke kota-kota besar dan membuka tempat usaha di kota besar merupakan dampak yang terjadi akibat peristiwa PRRI. Selain itu masyarakat Minang merasakan ketidakmauan dalam menunjukkan etnisitas mereka sebagai masyarakat Minang. Itu merupakan dampak buruk yang terjadi akibat peristiwa tersebut. 

(akan dilanjutkan dalam artikel berikutnya) 

Sumber : 

Wikipedia.com 

Melawan Lupa Metro TV 

(episode : Jalan Pedang PRRI, Setelah peristiwa PRRI) 

pinterpolitik (Episode : sejarah PRRI)